SeRiau- Hasil evaluasi pembahasan APBD Perubahan 2019 dan APBD murni 2020 Kota Pekanbaru, yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghasilkan beberapa catatan hasil koreksi. Salah satunya adalah nilai pagu dengan nominal yang besar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani MS S.IP, kepada wartawan, Selasa (08/10/19). Dijelaskannya, hasil evaluasi APBD yang turun melalui Gubri itu, banyak mengalami penyempurnaan. 

Meskipun tidak mengingat OPD mana saja yang terkoreksi, saat ditanya awak media  rata-rata OPD yang besar itu ada PUPR, Dishub, Disdik, Perkim dan Diskes, Politisi dari PKS ini hanya menjawab singkat.

"Rata-Rata yang besar ada (banyak,red) yang terkoreksi. Kalau data ada di TAPD," ucap Hamdani.

Termasuk saat awak media mempertanyakan nilai besaran pagu anggaran yang dievaluasi Gubri secara keseluruhan baik itu APBD P 2019 dan APBD Murni 2020 Pekanbaru, Mantan Presiden Mahasiswa UNRI itu mengatakan pembahasan lebih bersifat umum.

"Tidak dijelaskan detail. Yang Dibicarakan hal yang umum, kemudian (angka,red) yang kecil antara RKPD dengan KUA dan PPAS yang seperti itu yang dibahas dan yang dievaluasi oleh Gubernur," jelasnya.

Saat ditanya adanya catatan terkoreksi nilainya hampir ratusan miliar, Hamdani menyebutkan tidak begitu hafal angka detailnya.

"Tapi terjawab tadi ada Rp100 miliar ditanyakan dan dijawab itu dana BOS, ada dana perimbangan. Dan itu dimasukkan. Kita tadi juga minta data detailnya dan kami akan pelajari," ungkapnya.

Hamdani juga menjelaskan bahwa prinsip pembahasan dari hasil evaluasi APBD P 2019 dan APBD Murni 2020 Pekanbaru, sejatinya tidak keluar dari koridor catatan yang terkoreksi dari Gubernur.

"Kita tidak keluar dari pembahasan (evaluasi,red) itu. Intinya biar kita tahu semuanya. Jangan nanti kita evaluasi yang di evaluasi tidak tahu. Kalau kita tidak paham dan tidak tahu kan lucu jugakan. Makanya kita pelajari," pungkasnya. (***)